You are here

Berita

LHP BPK/Paripurna DPRD

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 yang telah diubah menjadi PERMENDAGRI 59 tahun 2007 yang tertuang pada lampiran E.29 dinyatakan bahwa penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepala daerah kepada DPRD 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Tanggapan Fraksi- Fraksi Tentang Zona Tangkap

Fraksi partai persatuan pembangunan DPRD Kab. Batubara sangat setuju untuk dilakukan pembahasan Ranperda zona tangkap lewat panitiakhusus (PANSUS) yang mana Ranperda ini memang sangat dibutuhkan masyarakat nelayan Batubara karena Ranperda tersebut menyahuti aspirasi masyarakat nelayan Batubara, hal ini dikatan sekretaris fraksi PPP DPRD Batubara Mora Muda Harahap SH pada rapat paripurna DPRD Batubara yang membahas tentang pandangan umum fraksi-fraksi yang membahas ranperda zona tangkap di aula DPRD Batubara-Limapuluh.

DPRD Sampaikan Ranperda Zona Tangkap

DPRD Batu Bara menyampaikan rancangan peraturan daerah (Ranperda) zona tangkap melalui rapat paripurna di gedung DPRD Batu Bara. Rapat di pimpin oleh ketua DPRD Batu Bara Selamat Arifin SE.M.Si dihadiri anggota DPRD Batu Bara, Bupati Batu Bara H. OK Arya Zulkarnain SH.MM diwakili sekdakab T.Erwin SE, Muspida, Asisten, Kepala dinas, Badan, Kantor, Satuan, Camat se- Batu Bara.

BALEGDA Sampaikan RANPERDA Zona Tangkap

Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD Batubara menyampaikan draf rencana peraturan daerah (RANPERDA) tentang zona tangkap pada rapat paripurna DPRD BatuBara  di gedung DPRD Batubara. Rapat dipimpin Ketua DPRD Batubara Selamat Arifin SE.MSi dihadiri anggota DPRD Batubara, Bupati  Batubara H OK Arya Zulkarnain SH.MM, Muspida, asisten, kepala dinas, badan, bagian, kantor, satuan, Camat se Batubara.

Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Untuk Prolegda (Program Legislasi Daerah) Kabupaten Batu Bara Tahun 2013

Sejak pelaksanaan otonomi daerah peraturan daerah menempati posisi kunci untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah sekaligus merupakan perangkat hukum yang tertinggi di daerah. Bupati Batu Bara H. OK Arya Zulkarnain, SH, MM mengatakan dalam kesempatan ini menyampaikan kepada anggota dewan yang terhormat empat rancangan peraturan daerah untuk dibahas bersama. Keempat rancangan peraturan daerah tersebut, yaitu:

Rapat Paripurna DPRD Dlm Rangka Penyampaian Nota Rencana Kebijakan Umum Anggaran & Penetapan Plafon Anggaran Sementara Kab. Batu Bara Th. Anggaran 2013

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran (TA) 2013 Kabupaten Batu Bara diproyeksikan senilai Rp. 723,73 miliar yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp. 411,17 miliar dan belanja langsung senilai Rp. 312, 564 miliar. Bupati H. OK Arya Zulkarnain, SH, MM mengatakan prioritas pengalokasian belanja daerah dari total R-APBD TA 2013 adalah untuk dana infrastuktur senilai Rp. 69, 054 miliar atau 9, 54%, pendidikan senilai Rp. 307, 441 miliar atau 9, 32%, revitalisasi pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan senilai Rp.