RAPAT PARIPURNA LAPORAN BANGGAR TERHADAP P.APBD TAHUN ANGGRAN 2022.
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (P.APBD) ADALAH RENCANA KEUANGAN TAHUNAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG DIBAHAS DAN DISETUJUI BERSAMA OLEH PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD, YANG DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DAERAH.
DITINJAU DARI KEBIJAKAN FISKAL, P.APBD MEMILIKI FUNGSI ALOKASI DISTRIBUSI, DAN STABILITASI. PADA FUNGSI ALOKASI, P.APBD DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MENATA SELURUH ALOKASI DANA DARI PENDAPATAN DAERAH KEPADA POS-POS BELANJA UNTUK PENGADAAN BARANG DAN JASA PUBLIK, SERTA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN LAINNYA. FUNGSI DISTRIBUSI BERTUJUAN UNTUK MENCIPTAKAN PEMERATAAN ATAU MENGURANGI KESENJANGAN ANTAR WILAYAH, KELAS SOSIAL, MAUPUN SEKTORAL. SELAIN DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM, YAITU UNTUK PEMBANGUNAN DAN KEPENTINGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, P.APBD JUGA DAPAT KEMBALI DISALURKAN KEPADA MASYARAKAT DALAM BENTUK HIBAH, BEASISWA DAN BANTUAN LAINNYA. SEMENTARA FUNGSI STABILITAS MEMPOSISIKAN P.APBD SEBAGAI PENGENDALI STABILITAS PEREKONOMIAN DI DAERAH.